BPJS Solok Apresiasi Bupati Dan Wabup Sijunjung Sebagai Pelopor Perlindungan BPJamsostek Di Sumbar

SIJUNJUNG - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok (BPJamsostek) bersama Pemerintah Kabupaten Sijunjung terus berupaya memaksimalkan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat melalui Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Baca juga: Mahyeldi Ungkap Kendala Vaksinasi di Sumbar: Dijemput ke Rumah Ternyata Merantau

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok Maulana Anshari Siregar, mengapresiasi kinerja dan Komitmen Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk terus memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat pekerja di Kabupaten Sijunjung.

Baca juga: Songsong Tahun 2022 Kementrian PUPR Siapkan Anggaran Rp. 5,1 Trilyun

“Kami mengapresiasi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung yang bergerak cepat dan menjadi pelopor di Provinsi Sumatera Barat yang berinovasi melindungi masyarakat pekerja rentannya atas risiko ketenagakerjaan melalui BPjamsostek dengan pembiayaan melalui APBD untuk 1.333 Pekerja Rentan Sejak Bulan Maret 2022, ” ujarnya.

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Daftarkan 8 Juta Bidang Tanah Selama 2021

Melalui komitmen tersebut Coverage Kepesertaan semula masih belasan persen kini telah mencapai 20%. Artinya dari 100 orang masyarakat sijunjung pekerja yang memiliki NIK Kabupaten Sijunjung, 20 orang sudah terlindungi manfaat BPJasmsostek dan Insya Allah angka tersebut akan terus bertambah dengan adanya tim kepatuhan.

Baca juga: Bamus se-Sumbar Samakan Persepsi Dalam Pengawasan untuk Pembangunan Nagari

Tentunya ini merupakan berkah bagi masyarakat Sijunjung dengan segala keterbatasan anggaran yang ada Pemerintah Daerah sangat peduli dengan menjadikan program BPJS Ketenagakerjaan menjadi program prioritas Pemerintah Daerah, saat ini jumlah peserta yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenaga Kerjaan.

Baca juga: Lakukan Ratusan Kunjungan Lapangan di Dapil Sumbar II Sepanjang 2021, Nevi Zuairina Banyak Terima Aspirasi

Sebanyak 23.218 yang teridiri dari 12.318 Pekerja Penerima Upah dan 10.900 Pekerja Bukan Penerima upah.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sijunjung Benny Dwifa menyatakan Pemerintah Kabupaten Sijunjung berkomitmen tinggi dalam perlindungan jaminan sosial Tenaga Kerja, sebab tidak hanya menyangkut satu orang saja, namun juga keluarga tertanggung sehingga berdampak pada lingkungan masyarakat.

“Makanya kami mengupayakan perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan berbagai cara. Memang tidak semua bisa ditanggung APBD, karena dana yang terbatas, namun kami melalui forum kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan ini kami meminta kepada seluruh team Kepatuhan yang terdiri dari Kepala-kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait untuk terus mendorong ekosistem masyarakat dilingkungannya agar dipastikan terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan, ”ucap bupati yang juga didampingi Kadis Nakertrans Sijunjung, Khamsiardi. (rel)

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Berduka Cita Atas Kepergian Sahabatnya Mang Oded